Pesta demokrasi masyarakat Indonesia untuk memilih wakil rakyat
telah berlangsung. Masyarakat menyambutnya dengan banyak ekspresi yang
merefleksikan sikap maupun pandangan mereka terhadap pesta demokrasi ini. Tidak
jarang mereka terkesan menunjukkan ekspresi yang biasa saja (flat), hal
ini dikarenakan banyaknya janji janji caleg yang tidak terealisasikan saat
mereka telah menjadi anggota dewan. Saya sempat mendengar celetukan dari salah
satu akademisi di kampus yang mengatakan “ untuk apa ada pemilu jika rakyat
sendiri tidak mengenal siapa yang akan menjadi wakil mereka, bahkan ironisnya
tidak mengerti bagaimana keseharian mereka dan asal usul yang jelas dari para
caleg tersebut. Mengapa wakil rakyat ini tidak dipilih oleh orang-orang yang
seharusnya mengerti saja ?”. asumsi demikian menggambarkan kurangnya
sosialisasi politik yang terjadi di Indonesia. Para caleg hanya
menggembar-gemborkan janji palsu mereka kepada masyarakat yang berharap
kesejahteraan bisa terwujud namun tidak jarang mereka menodai sendiri janji
tersebut. Hal ini memicu masyarakat enggan menjasi partisipan yang baik dalam
pemilu, bahkan mereka memilih untuk tidak mengeluarkan hak suara mereka
(golput).
Fenomena money
politic juga masih sangat ramai diperbincangkan dalam pemilu tahun ini.
Bahkan mungkin semakin membabi buta tanpa terkendali dalam masyarakat. Apalagi
pada kalangan masyarakat pedesaan yang masih belum memahami atau kurang paham
akan pendidikan politik dan bagaimana menjadi seorang pemilih yang bersih dan
cerdas tanpa dinodai dengan iming-iming uang. Masyarakat pedesaan cenderung
mudah di pengaruhi dan yang sangat ironis adalah ketika hak suara mereka dapat
dibeli dengan harga yang sangat rendah bekisar 20ribu hingga 50ribu saja tanpa
berfikir panjang bagaimana ke depannya nasib mereka jika berada pada wakil
rakyat yang salah. Bahkan saya juga menemui masyarakat pedesaan yang menunggu
momen-momen pesta demokrasi atau pemilu legislatif sebagai sarana untuk
mengumpulkan uang yang dibagikan oleh para caleg yang ingin dipilih dan menang
saat pemilu. Masyarakat pedesaan sering menyebut kegiatan suap atau money
politik ini sebagai istilah “bom-bom’an” yang berasal dari bahasa jawa.
Di kalangan masyarakat desa bom-bom’an ini tidak hanya muncul atau ada pada
saat pesta demokrasi atau pemilu legislatif saja, namun hal tersebut juga
terjadi saat proses pemilihan kepala desa. Hal yang demikian ini sudah amat
sering sekali terjadi dan melekat pada adat istiadat masyarakat desa.
Masyarakat yang
tinggal di wilayah perkotaan setidaknya lebih menjadi pemilih yang cerdas,
dibandingkan dengan masyarakat pedesaan. Mungkin dikarekan tingkat pendidikan
politik di kota lebih tinggi daripada di pedesaan, serta pemahaman masyarakat
tentang politik di kota juga lebih matang. Para akademisi dan intelektual
intelektual juga banyak yang tinggal di wilayah perkotaan. Selain itu,
sosialisasi-sosialisasi poltik sering terjadi di wilayah perkotaan bukan
wilayah pedesaan yang masih terisolir. Antusiasme dan kesadaran akan pentingnya
pentingnya pemilihan umum masyarakat perkotaan juga lebih tinggi karena mungkin masyarakat sangat ingin memiliki
seorang wakil rakyat yang benar-benar mumpuni dalam hal menjalankan tugasnya,
bukan hanya janji-janji diawal kampanye saja.
Dalam pandangan
islam pemilu adalah sesuatu yang dianggap sebagai cara ikhtiyar untuk
memperoleh wakil rakyat sesuai dengan hati nurani kita. lain halnya dengan
kelompok HTI yang beberapa saat lalu
saya temui di kampus, mereka memilih sebagai golongan putih di pemilu (golput).
Setelah saya telisik lebih dalam alasan mereka memilih sebagai golongan putih dalam
pemilu karena menurut mereka visi misi para calon legislatif tidak ada yang
benar-benar menjunjung syariat islam. Seperti kita ketahui sendiri HTI adalah
kelompok yang sangat-sangat menjunjung tinggi syariat dan ketentuan dalam
islam. Mereka mengatakan bahwa belum ada pemimpin yang benar-benar amanah dalam
menjalankan tugasnya. Tidak jarang pula mereka menghianati sendiri apa yang
mereka janjikan. Jadi untuk apa memilih seorang pemimpin yang di dalamnya tidak
tertanam akhlak yang baik.
Di pulau Madura,
ada sebuah realitas politik yang menarik serta mencengangkan untuk dibahas.
Bermula dari cerita teman saya sebagai relawan pengawas pemilu di daerahnya
yang mengatakan bahwa sebelum masyarakat pergi ke TPS mereka dihadang oleh
sekawanan preman dengan wajah garang tak lupa membawa senjata tajam. Preman
tersebut mengancam semua masyarakat yang hendak pergi ke TPS untuk mengeluarkan
hak suaranya untuk memilih
Kendala yang
dialami masyarakat saat pelaksaan pemilu juga tidak sedikit. Banyak hal terjadi
dari hal sangat dianggap remeh maupun serius, yang akhirnya membuat pelaksaan
pemilu menjadi tidak berjalan dengan lancar. Seperti tertukarnya surat suara di
kabupaten mojokerto dengan kabupaten jombang. Lalu, ada pula keterlambatan
surat suara di TPS.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar