POLEMIK POLITIK HIZBUT TAHRIR di INDONESIA

            Kekaburan konseptual yang melatari perbincangan tentang islam politik menyebabkan berkembangnya gagasan yang melihat islam politik sebagai gejala yang berkembang dari gagasan yang rigid kaku dan tidak fleksibel untuk membangun perlawanan anti-tesis terhadap modernitas. Fenomena islam politik memang berkembang pararel dengan perubahan-perubahan sosial yang berlangsung cepat yang digerakkan modernisasi. Pergesaran bentuk rasionalitas atau solidaritas yang terjadi akibat modernisasi yang dipahami sebagai katup yang membuka berbagai kemungkinan sosial, ekonomi, kultural, tapi menimbulkan sekaligus banyak permasalahan yang sebelumnya belum pernah terbayangkan.

            Masalah ini terutama berkaitan dengan dengan proses sekularisasi yang terjadi ketika agama, baik sebagai kelembagaan, organisasi, basis tindakan maupun kesadaran mulai terkikis atau dalam beberapa kasus tersingkir dari dinamika kehidupan masyarakat. Menurut Bryan Wilson meskipun sekularisasi bermakna orang meninggalkan agama mereka dalam kehidupan sehari-hari, ia memiliki konsekuensi serius terhadap fenomena keagamaan karena agama tidak lagi signifikansi dalam cara kerja sistem sosial masyarakat. Arah perkembangan sosial masyarakat bukan komunitas menjadikan individual menggeser agama dari fungsi utama dalam tatanan sosial dan sebagai sumber pengetahuan sosial. Tentu saja agama tidak lantas menghilang , intuisi keagamaan masih tetap ada, kesadaran keagamaan juga masih bertaha , individu dan kelompok keagaaman pun tetap eksis. Sebagai konsekuensi runtuhnya komunalitas agama yang utamanya bekerja pada level lokal, kehilangan signfikansi sosial untuk mempengaruhi tingkah laku kehidupan manusia. Ia berhenti memainkan peran utamanya baik dalam memelihara tatanan sosial maupun terhadap sumber pengetahuan sosial. Dalam sistem kemasyarakatan, kepuusan moral yang dilandasi oleh agama tidak relevan, norma-norma tradisional telah jatuh ke dalam kehancuran.

            Dari aspek pembahasan mengenai melemahnya agama karena realitas politik yang terjadi dalam era modern ini maka muncul lah organisasi sosial yang beridelogikan islam, dengan anggota komponen-komponen masyarakat dari segala lapisan baik akademisi ataupun lainnya. Disini akan dikaji realitas politik salah satu organisasi islam kemasyarakatan yang fenomenal di Indonesia yakni Hizbut Tahrir, yang akhir-akhir  ini selalu mendominasi media massa baik itu cetak maupun elektronik karena aktivitas dan pemikiran-pemikirannya yang fenomenal. Mengapa dikatakan fenomenal karena penilaian masyarakat tentang oraganisasi ini sangat beragam. Dibawah ini akan diabahas mengenai realitas  politik dalam organisasi ini.

Hizbut Tahrir adalah sebuah organisasi islam yang didalamnya berisi komponen masyarakat islam dengan tujuan mengembalikan masyarakat muslim untuk kembali ke hukum islam. Hizbut Tahrir melihat segala aspek permasalahan dari sudut pandang agama islam. Hizbut tahrir selama ini melakukan  serangkain pengkajian, penelitian terhadap kemrosotan kualitas umat dengan melakukan analisa-analisa yang tajam tentang bagaimana kondisi masyarakat di tengah-tengah krisis moral yang kini dialami. Membangdingkan keadaan dan kenyataan yang saat ini terjadi dengan keadaan pada zaman Rosulullah SAW, khulafaur rasyidin dan tabiin.

Pada intinya hizbut tahrir ingin mengembalikan pemerintahan kepada konsep khalifah. Dimana dalam konsep ini konsep islam dan hukum islam diterapkan secara maksimal. Di pimpin oleh pemimpin yang berakhlakhul karimah, dan amanah seperti pada zaman nabi dimana tonggak pemerintahan berada pada tangan nabi Muhammad SAW sendiri. Konsep pemerintahan seperti ini sangat bertentangan dengan konsep liberal, maka dari itu kita melihat Hizbut tahrir sendiri ini sebagai suatu organisasi islam yang keras yang sangat menentang adanya konsep liberal. Konsep khalifah sendiri adalah konsep kepemimpinan yang dilakukan secara turun temurun atau yang dinilai pemimpin sebelumnya baik untuk meneruskan kekuasaannya dan dapat memimpin umat dengan baik.

            Aktivitas Hizbut Tahrir dalam bidang politik sangat luas, yang paling jelas adalah membina dan mendidik umat dengan ide-ide islam sehingga pemikiran mereka dapat melebur dengan syariat islam, mengubah ideologi dan cara berfikir yang salah sehingga tercipta pemikiran yang benar yang berlandaskan syariat islam. Perjuangan politik Hizbut Tahrir juga tampak jelas dalam upayanya menentang para penguasa; membongkar pengkhianatan dan persekongkolan mereka terhadap umat Islam; serta melancarkan kritik, kontrol, dan koreksi terhadap mereka. Hizbut Tahrir berusaha mengubah para penguasa apabila mereka melanggar hak-hak umat atau mereka tidak menjalankan kewajibannya terhadap umat, juga apabila mereka melalaikan salah satu urusan umat atau mereka menyalahi hukum-hukum Islam.

Dengan demikian, aktivitas Hizbut Tahrir secara keseluruhan merupakan aktivitas yang bersifat politik, baik di lingkungan sistem kekuasaan yang tidak Islami ataupun di dalam naungan sistem pemerintahan Islam. Artinya, aktivitas Hizbut Tahrir tidak hanya terbatas pada aspek pendidikan. Hizbut Tahrir bukanlah madrasah atau sekolahan. Aktivitas partai ini juga tidak terfokus pada seruan-seruan dan nasihatnasihat yang bersifat umum. Akan tetapi, aktivitasnya secara keseluruhan bersifat politis; Hizbut Tahrir berupaya menyampaikan ide-ide dan hukum-hukum Islam untuk direalisasikan, diemban, dan diwujudkan dalam realitas kehidupan umat dan negara. Hizbut Tahrir mengemban dakwah Islam agar Islam dapat diterapkan dalam realitas kehidupan; agar akidah Islam menjadi dasar negara dan sekaligus landasan konstitusi dan undang-undang. Sebab, akidah Islam adalah akidah yang bersifat rasional (‘aqîdah ‘aqliyyah) dan sekaligus akidah yang bersifat politis (‘aqîdah siyâsiyah); akidah yang telah menderivasikan (menurunkan) aturan-aturan yang mampu menjadi solusi atas segenap problematika yang dihadapi manusia secara keseluruhan, baik di bidang politik, ekonomi, pendidikan, sosial, dan lain-lain.

·         Realitas politik Hizbut Tahrir

Hizbut Tahrir dinilai sebagai gerakan islam politik yang radikal, mengapa demikian karena hizbut tahrir menganggap umat islam saat ini berada pada kondisi yang kufur dikarenakan mengikuti hukum-hukum negara yang tidak berlandaskan syariat islam. Hizbut tahrir ingin membangkitkan masa keemasan umatnya dengan pemikiran yang cemerlang namun sering kali cara-cara yang dilakukan sering kali tidak rasional jika diterapkan di Indonesia yang di dalam komponen masyrakatnya tidak hanya memeluk agama islam saja, melainkan juga banyak agama-agama lain yang keberadaanya telah diakui oleh negara, namun organisasi ini cenderung memandang negara ini adalah milik mereka yang beragama islam saja, sehingga mereka sering kali melakukan kudeta.

Banyak pemikiran yang sangat tidak rasional dalam tubuh Hizbut Tahrir Indonesia, salah satunya adalah mereka menganggap pancasila dan nasionalisme jahiliah namun reformasi  menjadikan mereka tidak ada aksi, secara perlahan mereka memanfaatkan intitusi seolah-oleh mendukung pemerintahan dengan cara mempengaruhi MUI mereka menyembunyikan agenda perjuangannya, sebab mereka menganggap Indonesia juga jahiliah karena mau dibodohi dengan sistem pemerintahan yang tidak berlandaskan islam. Hizbut tahrir memilih jalur diluar sistem dengan terang-terangan menolak demokrasi dan segala hukum yang dibuat oleh manusia. Hizbut tahrir menempatkan diri sebagai oposisi yang menentang para penguasa untuk tidak menempatkan politik islam dan hukum-hukum islam. kalimat-kalimat HTI yang dihadirkan di ruang publik selalu bersayap atau multi-interpretasi.  Yang dapat membuat sebagian orang bingung menafsirkan

Gerakan paling menonjol yang dilakukan Hizbut Tahrir adalah mengampanyekan penolakan terhadap sistem politik dari Barat. Mereka menolak konsepsi nasionalisme, demokrasi, sosialisme, sekularisme, kedaulatan rakyat, monarki, dan segala sistem selain sistem Islam. Selain itu, partai ini juga berprinsip dasar pada kebebasan, yaitu terbebas dari doktrin-doktrin Islamisme yang lama, serta menolak pemimpin yang dipilih berdasarkan sistem demokrasi, termasuk pemilihan umum. Dengan tujuan menggabungkan semua negara Islam untuk melebur menjadi sebuah negara yang berdasarkan doktrin sistem Islam, yang disebutnya sebagai Negara Islam (Unitariat Khalifah), sebenarnya Hizbut Tahrir di Indonesia telah memposisikan dirinya berhadapan langsung dengan pemerintah yang menganut prinsip demokrasi gaya Barat.

            Hizbut tahrir menisbatkan tubuhnya sebagai partai politik, namun ini menuai banyak kontroversi dikalangan masyarakat. Masyarakat menilai konsep khalifah yang diagungkan organisasi ini cenderung mendeskriminasi agama lain selain agama islam. Contohnya kristen, budha, konghucu, hindu yang tidak memiliki andil banyak dalam perpol. Meskipun demikian gerakan politik ini lebih kearah pemaksaan. Dimana konsep ini bertentangan dengan konsep negara indonesia yang menerapkan demokrasi sebagai konstitusinya yang didalamnya sudah menyangkup seluruh aspek kehidupan beragama tanpa mengungulkan salah satu aspek agama tertentu.

Menurut saya konsep yang ditawarkan Hizbut tahrir Indonesia sebenarnya tidak cocok dengan kultur budaya yang terdapat di indonesia karena menurut saya bila konsep yang diusung oleh Hizbut tahrir diterapkan di indonesia akan menimbulkan perpecahan dan konflik horisontal antara warga negara indonesia, notabenya indonesia negara multi kultur yang didalamnya terdapat berbagai suku bangsa yang hanya dapat disatuakan dengan konsep nasionalisme. Sedangkan Hizbut tahrir sendiri menolak dengan keras dengan konsep nasionalisme dan bahkan mereka beranggapan bahwa konsep nasionalisme adalah produk kafir, menurut mereka bila mengikuti jiwa nasionalisme maka mereka adalah kafir.

Menurut noorhaidi hasan dalam bukunya islam politik didunia kontemporer mengungkapkan islam politik cenderung mengabaikan makna dibalik wacana-wacana penting yang diusung aktor islam politk. Semisal, penerapan syari’ah islam, revitalisasi sistem khilafah maupun jihad. Karena aspek-aspek teologis dan ideologis mendapat tekanan berlebihan. Wacana-wacana itu cenderung dibaca sebagai anakronisme sejarah belaka. Khilafah dipresepsikan sebagai mimpi utopis segelintir individu yang berhasrat memutar kembali roda sejarah. Jarang dimengerti sebagai anak sah islam politik. Radikalisme dan terorisme kerap muncul sebagai startegi wacana sifatnya kontinu dan berkembang seabgai impuls penguasa rezim-rezim yang korup dan gagal menjalani amanah, memenuhi janji-janji mereka.

Banyak rezim yang terdorong mendorongkan kekuasaan dengan prakter otoritarianisme dan menutup mata atas korupsi kolusi dan nepotisme. Akibatnya, jalur mobilitas terhambat dan kemiskinan tetap berlangsung ditengah kemewahan hasil korupsi dan dinikmati segelintir elit demi mempertahankan kekuasaan dan wibawanya. Hal seperti ini yang ditolak keras oleh Hizbut tahrir karena mereka menilai pemerintahan sudah tidak berjalan semestinya, pelanggaran-pelanggaran yang harusnya tidak dilakukan oleh para elit politik tumbuh subur di ranah politik Indonesia. ajaran dan kaidah-islam yang harusnya di implementasikan para elit dalam menajalankan kekuasaannya di Indonesia telah berubah menjadi implementasi hasrat individu elit untuk memimpin bahkan mereka cenderung tidak memperhatikan kesejahteraan masyarakat.

Demokrasi yang menurut Benyamin Franklin “ from the people, by the people and for people” hanya berjalan secara prosedural. Harusnya demokrasi yang baik tidak hanya berjalan secara struktural tapi juga berjalan secara substansial. Belum terjadi kesejahteraan sosial akibat dari demokrasi. Dalam buletin dakwah Al Islam edisi 708 yang terbit. mengatakan bahwa demokrasi dan sistem ekonomi liberal adalah sumber masalah betapa tidak ongkos demokrasi yang amat mahal terbukti menjadi pemicu utama korupsi marak. Demokrasi hanya untuk kepentingan pemilk modal dan korporasi saja. Berbagai undang-undang tentang liberal yang dihasilkan justru menyengsarakan rakyat. Bahkan demokrasi juga menjadi pintu masuk bagi negara-negara kafir penjajah untuk menguasai dan merampok kekayaan alam negeri ini. Hizbut tahrir memang sangat anti dengan demokrasi.