Jumat, 19 Desember 2014

KONSEP NEGARA MARXIS



BAB I
PENDAHULUAN

A.           Latar Belakang
Negara-negara di dunia dulu menganut beberapa paham atau pemikiran, terutama pada negara-negara dikawasan benua Eropa. Karena dikawasan ini dulunya lahir banyak sekali filosof-filosof besar dan terkenal dengan hasil pemikiran mereka, salah satunya yakni Karl Marx.
Secara historis Marxisme adalah filsafat perjuangan kelas buruh untuk menumbangkan kapitalisme dan membawa sosialisme ke bumi manusia. Sejak ajaran ini dikemukakan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels beberapa puluh tahun yang lalu dan terus berkembang, pemikiran ini telah mendominasi perjuangan buruh secara langsung maupun tidak langsung.
Marxisme merupakan suatu pemikiran yang berusaha menumbangkan pola negara kapitalisme karena didalam negara kapitalisme terdapat dua kelas yang memiliki kedudukan jauh berbeda, yaitu kelas borjuis dan kelas proletar. Dimana kelas borjuis berkuasa atas kelas proletar atau kelas proletar bekerja atas kelas borjuis. Antara kelas dan negara memiliki keterkaitan yang sangat erat dimana negara itu digerakkan oleh kelas-kelas yang berkuasa dalam hal ini adalah kelas Borjuis.
Sedangkan dalam pandangan Karl Marx negara seharusnya bukan tempat suatu kelas untuk berkuasa dan bertindak sewenang-wenang terhadap kelas lainnya.

B.            Rumusan Masalah
A.      Bagaimana asumsi-asumsi Teori Negara Marxis?
B.       Bagaimana keterkaitan Negara dan Kelas?
C.       Bagaimana model ideal dan real Negara Marxis?
D.      Bagaimana modifikasi teori Negara Marxis (Neo-Marxis)?
E.       Apakah yang dimaksud dengan Dependency, Independency dan Interdependency?

C.           Tujuan
A.      Mengetahui bagaimana asumsi-asumsi Teori Negara Marxis.
B.       Mengetahui bagaimana keterkaitan Negara dan Kelas.
C.       Mengetahui bagaimana model ideal dan real Negara Marxis.
D.      Mengetahui bagaimana modifikasi teori Negara Marxis (Neo-Marxis).
E.       Mengetahui apa yang dimaksud dengan Dependency, Independency dan Interdependency.














BAB II
PEMBAHASAN

A.           Asumsi-asumsi Teori Negara Marxis
Marxisme adalah sebuah paham yang mengikuti pandangan-pandangan Karl marx. Marxisme adalah buah karya intelektual, lantaran doktrinnya digunakan secara politik dan menghadirkan fenomena intelektual yang penting sampai saat ini. Nilai intelektual marxisme pada umumnya tidak hanya bersifat sejarah namun sampai saat ini masih memiliki relevansi intelektual. Karya Marx mengandung penyataan-pernyataan kaya makna tentang unsur dan struktur masyarakat yang perlu menjadi perhatian, terlepas dari masalah politik atau ideologi.[1] Konsep awal yang paling mendasar menurut karl marx adalah segala perubahan yang terjadi dalam sosial masyarakat disebabkan oleh struktur ekonomi pada sosial masyarakat tersebut. Sebuah ekonomi yang unggul dalam masyarakat akan membentuk dan mewarnai seluruh sosial masyarakat.
Marxisme adalah sebuah pandangan perjuangan bagi kelas buruh untuk menumbangkan kapitalisme dan membawa sosialisme. Di sini dijelaskan tentang perjuangan para buruh untuk bangkit dari keterpurukan yang selama ini mereka alami. Dengan adanya filsafat yang dikemukakan oleh karl marx tentang marxisme banyak membantu para buruh untuk bangkit dari penindasan. Pemikiran karl marx ini ditujukan kepada rakyat buruh (khususnya) dan juga kepada kaum intelektual (umumnya). Marxisme merupakan bentuk protes Marx terhadap paham kapitalisme. Ia menganggap bahwa kaum kapital mengumpulkan uang dengan mengorbankan kaum proletar. Kondisi kaum proletar sangat menyedihkan karena dipaksa bekerja berjam-jam dengan upah minimum, sementara hasil pekerjaan mereka hanya dinikmati oleh kaum kapitalis. Banyak kaum proletar yang harus hidup di daerah pinggiran dan kumuh. Marx berpendapat bahwa masalah ini timbul karena adanya "kepemilikan pribadi" dan penguasaan kekayaan yang didominasi orang-orang kaya.
Selain dari pada membahas tentang keterpurukan para buruh, akan tetapi juga mengacu pada sistem sosial, politik, sosialisme demokrasi dan ekonomi. Selain itu Menurut David Marsh&Gery Stoker dalam karyanya Teori dan Metodologi Ilmu Politik. Mereka membagi marxisme menjadi dua periode yaitu periode marxisme klasik dan marxisme kontemporer. Ada empat “Isme” terkait yang biasanya di hubungkan dengan Marxisme klasik:ekonomisme, determinisme, materialisme, dan strukturalisme. 
Bayangan Mark mengenai masa depan, dan nilai-nilai dasarnya sendiri, memasukkan unsur-unsur anarkisme dan komunisme..Akibat-akibat politik yang paling nampak dari Marxisme sangat tepat apabila dinamakan sosialisme otoriter, meskipun beberapa pihak akan mendesak bahwa otoriterisme adalah lebih fasis dari pada sosialis. Perhatian Marx itu sendiri di pusatkan pada ciri-ciri ekonomi dan akibat-akibat politik dari liberalisme klasik. Dan implikasi logis dalam determinisme faham Marx pada hakikatnya bisa di pandang sebagai konservatif. (kenyataannya, apakah sesuatu bisa dilakukan atau tidak untuk mempercepat kapitalis, dan sosialis, perkembangannya merupakan masalah utama yang membagi Marxis dalam kubu-kubu yang saling bermusuhan satu dengan yang lain).[2] Kebanyakan kaum Marxis modern memakai pendapat epistemologi realis kritis yang berbeda dari yang ditemukan dalam Marxisme klasik, dan jelas di pengaruhi oleh kritik kaum interpretis.

B.            Keterkaitan Negara dan Kelas
Menurut Marx masyarakat bukan terdiri atas individu-individu melainkan terdiri atas kelas-kelas. Yang dimaksud dengan kelas ialah kelompok orang yang memiliki pola hubungan yang sama terhadap sarana produksi. Karena mereka memiliki pola hubungan yang sama terhadap sarana produksi, mereka mengembangkan pandangan yang khas terhadap diri mereka dan dunia sekitar.[3] Secara sederhana, kelas sosial adalah golongan dalam masyarakat dengan kriteria tertentu bisa berdasarkan faktor ekonomi  faktor pendidikan dan sebagainya. Menurut Marx sendiri kelas sosial merupakan gejala khas yang feodal dimana mereka menyadari diri sebagai kelas, suatu golongan khusus dalam kehidupan bermasyarakat dan memiliki kepentingan-kepentingan yang spesifik serta mau memperjuangkan kepentingannya sehingga dapat mencapai tujuan yang di inginkan. Marx membagi `kelas sosial menjadi dua bagian yaitu kelas ploletar dan kelas borjuis.
Menurut Marx semua sistem ekonomi dan politik telah dikuasai oleh kelas atas para penguasa negara. Marx menyimpulkan bahwa negara hanyalah kepanjangan tangan dari kelas atas untuk mengamankan status kekuasaan mereka. Prespektif ini dapat menjelaskan mengapa biasanya yang menjadi korban adalah rakyat kecil, pencuri kecil dihukum lebih berat dari koruptor dan terkesan kelas atas sangat kebal dengan hukum yang berlaku.
Dengan semakin kuatnya belenggu penindasan terhadap kelas proletar, Marx dalam bukunya yang berjudul Proverty of Philosophy, menegaskan bahwa skenario eksploitasi kelas telah melahirkan unsur antagonisme kelas yang merangsang keinginan para kaum proletar untuk bebas dari belenggu penindasan. Keinginan utama mereka ini menjadi penggerak untuk  membentuk sistem sosial yang baru tanpa adanya eksploitasi kekuasaan dari kelas borjuis.[4]
Pertarungan kaum kapitalis melawan kau proletar merupakan pertentangan kelas yang terakhir dan dengan demikian akan berakhirlah gerak dialektis. Masyarakat komunis yang dicita-citakan Marx merupakan masyarakat yang dimana tidak ada kelas sosial tidak ada perbedaan antara borjuis dan proletar, tidak ada eksploitasi penindasan serta penindasan dan semuanya merasakan kesejahteraan yang sama. Akan tetapi, merupakan hal yang aneh bahwa untuk mencapai masyarakat yang bebas demikian yaitu dengan perebutan kekuasaan oleh kaum   dengan sendirinya dengan munculnya masyarakat komunis. Kata Marx dan Engels : “ Negara tidak lain tidak bukan hanyalah mesin yang dipakai oleh suatu kelas untuk menindas kelas lain “. Dan dikatakan selanjutnya bahwa Negara hanyalah suatu lembaga transisi yang dipakai dalam perjuangan untuk menindas lawan-lawan dan kekerasan. Negara akan lenyap pada saat komunisme tercapai karena tidak ada lagi yang ditindas.[5]

C.           Model Ideal dan Real Negara Marxis
Di dalam teori kapitalisme menganggap negara digerakkan oleh kepentingan kelas yang berkuasa yakni kaum borjuis yang menguasai perekonomian dalam suatu negara. Sedangkan model negara ideal yang diharapkan oleh Karl Marx adalah negara yang bebas dari kelas feodal maupun borjuis. Marx mengharapkan didalam suatu negara itu tidak ada ketimpangan antar kaum yakni antara kaum borjuis yang menindas kaum proletar. Oleh karenanya, ideologi ini lebih cenderung ke arah perbaikan ekonomi. Dalam pandangan Marx, kaum proletar akan bangkit sendiri. Hal ini dapat terjadi dikarenakan rasa tidak puas kaum proletar terhadap diskriminasi ekonomi yang akhirnya melahirkan pemberontakan. Para kaum proletar bersatu untuk mengambil hak mereka yang dikuasai oleh kaum borjuis. Dengan bersatunya kaum proletar maka hancurlah kekuasaan dan kesewenang-wenangan kaum borjuis. Sehingga dalam pandangannya, Marx menyatakan bahwa kapitalisme pada puncak perkembangannya akan hilang dan digantikan oleh komunisme.
Ide marx dimulai dari materialism sejarah, yang beragumentasi bahwa perubahan sejarah merupakan cerminan atas pembangunan ekonomi dalam masyarakat. Dengan demikian pembangunan ekonomi adalah penggerak utama sebuah sejarah. Yang disebut dengan the mean of production and the relation of production. the mean of production yaitu sumber dan teknologi yang berasal dari masyarakat. Pemilik dari alat produksi akan menikmati keuntungan ekonomi dan akan menjadi kelas yang berkuasa (kaum capital).[6] Superstruktur yang mendukung keberadaan kelas penguasa (ruling class), yakni nilai-nilai ideology, pemerintahan, pendidikan, kultur, agama, kesenian, dan lain sebagainya. Fungsi utama dari superstruktur tersebut adalah agar penguasa dapat terus berkuasa. Dengan demikian, pandangan mengenai negara  bagi marx ada dua yakni badan yang otonom, yaitu badan yang mewadahi konflik antar kelas, dan badan yang tidak otonom, yakni alat dari kaum capital untuk merepresi kaum proletar (tanpa alat produksi). Satu cara mengubah struktur dalam masyarakat adalah menyingkirkan kaum kapitalis.
Komunitas politik yang dicita-citakan oleh Marx adalah komunitas yang didalamnya muncul demokrasi yang sejati dan tidak lagi didapati yang namanya negara ataupun kelas.[7]

D.           Modifikasi Teori Negara Marxis (Neo-Marxis)
Pada pertengahan abad 1840-an,Marx berkeyakinan bahwa ekspansi kapitalisme telah menghapus pemisahan klasik antar Negara-bangsa yang berdaulat dan mengganti sistem Negara internasional dengan masyarakat kapitalis global yang disitu konflik utamanya terpusat pada dua kelas sosial yang saling berseberangan. Marx meyakini kesimpulan bahwa revolusi politik akan menggulingkan tatanan kapitalis dan menciptakan sebuah masyarakat sosialis di mana prinsip-prinsip kebebasan dan kesetaraan,yang selalu diserukan oleh ideologi kapitalis namun justru terhambat oleh struktur kapitalistik, akan terwujud untuk meningkatkan derajat kehidupan masyarakat.
Asumsi neo-marxisme mengenai mausia pada dasarnya adalah sama dengan asumsi dasar dari Marxisme. Namun ada beberapa penambahan yang menurut Jill Steans & Lloyd Pettiford adalah ”karakteristik manusia tidaklah bersifat tetap dan esensial”. Perhatian utama manusia adalah sosial dan sejarah. Pendekatan neo-Marxis juga berpendapat bahwa kapitalisme membawa seluruh masyarakat ke dalam sebuah sejarah global tunggal, bukan membantu perkembangan revolusi nasionalis melawan eksploitasi dan ketidakadilan ekonomi. Karakteristik manusia dikondisikan oleh berbagai bentuk dari organisasi sosial, ekonomi, dan politik yang ada. Tetapi yang diasumsikan oleh neo-marxisme adalah sistem internasional yang terpilah berdasarkan kelas. Yaitu kelas kapitalis-eksploiter (dalam marxisme adalah borjuis) dan kelas negara dunia ketiga atau negara periphery (dalam marxisme adalah proletar) yang menjadi obyek eksploitasi karena memiliki sumber daya alam yang tidak dimiliki oleh negara bermodal (kapital). Neo-marxisme juga terkenal dengan teori dependensi atau ketergantungan,  neo-marxisme mengkritik bentuk ketergantungan yang tampak dalam pembangunan kapitalis yang terjadi di dunia ketiga. Para borjuis di negara-negara kaya bisa mengeksploitasi negara miskin dengan mendorong negara  dunia ketiga untuk mengembangkan perusahaan terbuka dan terlibat dalam perdagangan bebas, sehingga negara kaya bisa mengeksploitasi baik kekayaan alam maupun tenaga kerjanya.
Neo-Marxisme lebih mendukung dependensi sosialis yang lebih desentralis dan demokratis dalam sistem internasional. Dengan demikian negara masih merupakan aktor yang sangat penting untuk memastikan kesejahteraan rakyatnya, selain itu neo-marxisme juga percaya, bahwa negara Dunia Ketiga telah matang untuk melakukan revolusi sosialis. Tujuan dari Neo-marxis adalah mengupayakan pertumbuhan, pemerataan dan juga otonomi nasional. Peran negara dalam perspektif neo-marxis ini bersifat primer, dan usaha ditujukan untuk menghadapi kapitalis dunia. Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian tujuan ialah hambatan struktural dimana kapitalisme internasional dituduh sebagai penyebab kemerosotan Dunia Ketiga.
Untuk mencapai stabilitas menurut Neo-marxisme adalah dengan mengadakan suatu revolusi menentang sistem kapitalis internasional. Kelemahan dari teori neo-marxis itu sendiri adalah terjadi ketergantugan antara negara yang kuat (leading sector) dengan negara yang miskin (legging sectors) dimana pendapat ini cenderung untuk berfokus pada masalah pusat dan modal internasional sebagai penyebab kemiskinan dan keterbelakangan, daripada masalah pembentukan kelas-kelas lokal.
E.            Dependency, Independency dan Interdependency Theory
Teori Dependency adalah tubuh ilmu sosial teori didasarkan pada gagasan bahwa sumber daya mengalir dari "pinggiran" negara miskin dan terbelakang ke "inti" dari negara-negara kaya, memperkaya yang terakhir dengan mengorbankan mantan. Ini adalah pertentangan utama teori ketergantungan yang menyatakan miskin yang miskin dan kaya diperkaya dengan cara negara-negara miskin terintegrasi ke dalam sistem dunia.
Teori ini muncul sebagai reaksi terhadap teori modernisasi, lebih awal teori pembangunan yang menyatakan bahwa semua masyarakat maju melalui tahap-tahap pembangunan, daerah tertinggal yang saat ini justru berada dalam situasi yang mirip dengan area yang dikembangkan saat ini pada beberapa waktu di masa lalu, dan oleh karena itu tugas dalam membantu daerah tertinggal keluar dari kemiskinan adalah untuk mempercepat mereka di sepanjang jalur umum ini seharusnya pembangunan, dengan berbagai cara seperti investasi, transfer teknologi, dan lebih dekat integrasi ke pasar dunia. Teori ketergantungan menolak pandangan ini, dengan alasan bahwa negara-negara terbelakang tidak hanya versi primitif negara maju, tetapi memiliki fitur yang unik dan struktur mereka sendiri, dan yang penting, berada dalam situasi yang menjadi anggota yang lebih lemah dalam ekonomi pasar dunia.
Teori independency dapat berarti bebas, merdeka, atau berdiri sendiri. Independen merupakan lembaga sosial dan wahana komunikasi yang kegiatannya tidak terpengaruh/ter-intervensi oleh pihak manapun yang tetap memengang amanat konstitusi dan semangat pancasila. Independen mempunyai perertanggungjawaban dalam menjalankan fungsinya sebagai penyebar informasi yang benar dan obyektif, penyalur aspirasi rakyat dan kontrol sosial yang konstruktif.
Teori Interdependensi merupakan bagian dari skala yang lebih besar dari teori pertukaran sosial. Teori pertukaran sosial melihat bagaimana orang-orang bertukar biaya dalam suatu hubungan. Teori Interdependensi mengambil langkah lain lebih lanjut dan menunjukkan bagaimana penghargaan ini dan biaya berkolaborasi dengan harapan masyarakat 'hubungan interpersonal. Teori ini berasal dari ide bahwa kedekatan adalah kunci untuk semua hubungan, orang berkomunikasi menjadi lebih dekat satu sama lain. Teori ini menyatakan bahwa ada imbalan dan biaya untuk hubungan apapun dan bahwa orang mencoba untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalkan biaya.






















BAB III
PENUTUP

A.           Kesimpulan
       Gagasan marxisme lahir dari seorang filosof ternama yakni Karl Marx yang isinya menentang adanya akpitalisme dalam negara. Menentang adanya kesewenang-wenangan antara kelas borjuis dengan kelas proletar. Konsep awal yang paling mendasar menurut karl marx adalah segala perubahan yang terjadi dalam sosial masyarakat disebabkan oleh struktur ekonomi pada sosial masyarakat tersebut. Sebuah ekonomi yang unggul dalam masyarakat akan membentuk dan mewarnai seluruh sosial masyarakat. Menurut Marx masyarakat bukan terdiri atas individu-individu melainkan terdiri atas kelas-kelas. Yang dimaksud dengan kelas ialah kelompok orang yang memiliki pola hubungan yang sama terhadap sarana produksi.
Menurut Marx semua sistem ekonomi dan politik telah dikuasai oleh kelas atas para penguasa negara. Marx menyimpulkan bahwa negara hanyalah kepanjangan tangan dari kelas atas untuk mengamankan status kekuasaan mereka. Satu cara mengubah struktur dalam masyarakat adalah menyingkirkan kaum kapitalis. Komunitas politik atau negara yang dicita-citakan oleh Marx adalah komunitas yang didalamnya muncul demokrasi yang sejati dan tidak lagi didapati yang namanya negara ataupun kelas.










DAFTAR PUSTAKA

Ismail, Indriati dan Moh. Zuhaili. Karl Marx dan konsep perjuangan kelas. Internasional journal islamic thought
Mills, C. Wright. 2003. Kaum Marxis. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Rachmawati, Iva. 2012. Memahami Perkembangan Hubungan HI. Yogyakarta: Aswaja Pressindo
Rodee, dkk. 1995. Pengantar Ilmu Politik. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
Surbakti, Ramlan. 2010. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Grasindo


[1] C. Wright Mills, Kaum Marxis, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal. 23.
[2] Rodee dkk., Pengantar Ilmu Politik, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 197-198.
[3]  Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta: Grasindo, 2010), hal. 38-39.
[4]  Indriati ismail dan Moh. Zuhaili, Karl Marx dan konsep perjuangan kelas(internasional journal islamic thought),hal. 29-30.
[5] Ibid., 153
[6] Iva Rachmawati, Memahami Perkembangan Hubungan HI, ( Yogyakarta: Aswaja Pressindo), 2012,hal. 117.
[7] C. Wright Mills, Kaum Marxis, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2003, hal. 18.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar