BAB
I
PENDAHULUAN
A. Latar
Belakang Masalah
Birokrasi adalah suatu sistem kontrol dalam
organisasi yang dirancang berdasarkan aturan-aturan yang rasional dan
sistematis, dan bertujuan untuk mengkoordinasi dan mengarahkan
aktivitas-aktivitas kerja individu dalam rangka penyelesaian tugas-tugas administrasi
berskala besar. Birokrasi merupakan
instrumen penting dalam sebuah lembaga kenegaraan. Adanya birokrasi yang dapat
melayani kebutuhan akan kepentingan administrasi masyarakat, atau dengan kata
lain birokrasi merupakan “public service”.
Dalam perkembangan nya sebagai pelayan masyarakat
birokrasi sering kali terjangkit penyakit-penyakit yang merugikan masyarakat.
Hal yang nampak krusial adalah birokrasi yang seharusnya bekerja untuk
masyarakat malah dijadikan mesin pemerintahan untuk kepentingan-kepentingan
pribadi para pejabat. Seharusnya birokrasi menjadi institusi pelayanan publik
yang tidak pernah mengenal istilah pilih-kasih dalam melaksanakan kewajibannya.
Namun eksistensi birokrasi sebagai organisasi yang mengedepankan pelayanan
administratif perlu diperlihara dan dimonitoring kembali.
B. Rumusan
Masalah
1. Apa
yang dimaksud dengan politisasi birokrasi?
2. Bagaimana
realita politisasi birokrasi da era orde baru?
3. Bagaimana
upaya untuk mengehentikan politisasi birokrasi?
C. Tujuan
1. Untuk
mengetahui lebih mendalam entang politisasi birokrasi
2. Untuk
memahami realita politisasi birokrasi pada era orde baru
3. Untuk
mengetahui bagaimana upaya untuk menghentikan politisasi birokrasi
BAB II
PEMBAHASAN
A. Politisasi
Birokrasi
Sebelum
memahami hakikat dari politisasi birokrasi, maka sebelumnya kita harus
mengetahui terlebih dahulu mengenai hakikat dari kata politik dan birokrasi.
Banyak pengertian dan pemahaman mengenai arti politik, salah satunya ada yang
mendefinisikan bahwa politik adalah cara untuk mendapatkan kekuasaan serta cara
untuk bagaimana kekuasaan itu tetap berada di genggaman seorang, atau dengan
kata lain cara untuk mempertahankan kekuasaan yang telah di diperoleh.
Sedangkan birokrasi sendiri adalah instrumen pelayan masyarakat yang membutuhkan
pelayanan administratif. Birokrasi adalah organisasi milik negara yang
terstruktur dan sistematis dan memiliki pedoman-pedoman dalam melakukan
pelayanannya pada masyarakat.
Dari pemahaman hakikat politik dan birokrasi
maka dapat disimpulkan bahwa politisasi birokrasi merupakan kehidupan serta
pelayanan birokrasi yang ditumpangi oleh kepentingan-kepentingan tertentu oleh
orang-orang yang memiliki jabatan dalam pemerintahan serta di dominasi oleh
muatan-muatan politis oleh para penguasa negara. Hal ini menyebabkan fungsi
serta tujuan dari birokrasi sendiri melenceng dari arah yang semula
dikehendaki.[1]
Akibat dari melencengnya fungsi serta tujuan dari birokrasi yaitu pelayanan
birokrasi sendiri tidak lagi menjadi instrumen yang ramah dalam dengan
kehidupan masyarakat, namun justru menjadi ada sekat interaksi terhadap
masyarakat sekelilingnya karena ditumpangi oleh orientasi yang sifatnya
politis.
Birokrasi yang kental dengan aspek politis
inilah yang menajadikan adanya istilah politisasi birokrasi. Secara singkat
politisasi yang dimaksudkan adalah cara para elit dan penguasa mempertahankan
kekuasaan nya dengan mendompleng pada instrumen birokrasi negara. Ketika mereka
ingin mendapatkan pelayanan administratif mereka menggerakkan kekuasaan mereka
untuk mengintimidasi para birokrat sehingga mau melayani kepentingan para
pejabat tersebut. Bahkan, terkadang ada ancaman-ancaman yang diberikan kepada
para birokrat jika mereka tidak memeberikan pelayanan administratif sesuai
dengan yang pejabat inginkan. Sering juga dijumpai adanya pelicin yang
diberikan kepada para birokrat dalam bentuk materi atau hadiah tertentu agar
para birokrat ini mampu dan lebih bersemangat dalam menjalakan pelayanan
administratif sesuai dengan kepentingan pejabat tersebut.
B. Politisasi
Birokrasi di Era Orde Baru
Jika kita menengok kehidupan birokrasi pada era orde
baru, maka kita akan dapat menyimpulkan bahwa akar dari politisasi birokrasi
sendiri adalah pada era ini. Dimana birokrasi dalam kekakangan kuat pemerintahan
orde baru. Birokrasi dijadikan mesin politik pada masa pemilihan umum.
Instrumen birokrasi dijadikan salah satu bagian dalam partai politik yang
berkuasa pada waktu itu untuk mengeruk suara demi mempertahankan kekuasaan.
Birokrat/PNS diharuskan menyalurkan suara dan aspirasi mereka melalui partai
tersebut dengan memberlakukan kebebasan
monoloyalitas.
Pada masa orde baru, birokrasi cenderung dijadikan
sebgai mesin politik pada proses pemilu. Organisasi birokrasi yaitu korpri
(korps pegawai negeri) dijadikan bagian dari salah satu jalur dalam partai yang
berkuasa saat itu (Golkar) yaitu jalur untuk memperkuat dukungan dari PNS dalam
pemilu. PNS diharuskan dan diwajibkan menyalurkan aspirasi nya dengan
memberlakukan kebijakan yang sepihak tersebut. Para pejabat pemerintahan di era
orde baru ini terjangkit dan mengidap penyakit Bureaumania yang artinya para pejabat pemerintahan saaat itu sangat
gila akan kekuasaan dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan
serta mempertahankan kekuasaannya dengan mengintimidasi instrumen birokrasi /
PNS yang bekerja pada era orde baru tersebut. Hal ini untuk menciptakan serta
mempertahankan status quo dalam tubuh
partai politik yang berkuasa pada saat itu (Golkar). Hal yang demikian ini yang
dimaksudkan bahwa birokrasi pada saat itu dijadikan mesin politik demi
kepentingan para penguasa pada saat itu.
Proyek politisasi birokrasi yang dominan di masa
orde baru, pada dasarnya adalah timbulnya ketakutan para penguasa akan
kehilangan kekuasaan yang dimilikinya, lagi-lagi penyakit Bureaumania ini
mengalahkan akal sehat dari para penguasa. Hal seperti ketidakpercayaan
masyarakat terhadap fungsi kinerja pemerintahan pula yang menyebabkan mereka
rela melakukan praktik politisasi birokrasi ini. Dalam konteks ini politisasi
birokrasi dimaknai sebagai uapaya pemerintahan untuk menciptakan kekuatan
birokrasi yang memperkuat basis perekonomian penguasa negara agar bisa secara
efektif mengendalikan warga masyarakat.[2]
Cara seperti ini dinilai mampu menguatkan partai politik yang saat berkuasa
atau dengan kata lain cara ini mampu meng-Golkar-kan seluruh jajaran instrumen
pemerintahan pusat sampa daerah sehingga mampu memberikan sumbangsi penuh
terhadap cita-cita para penguasa negara. Pemerintah meyakini cara inilah yang
paling efektif dalam pengawetan kekuasaan mereka secara terus-menerus.
Dibawah ini telah disajikan sebuah tabel mengenai
politisasi birokrasi yang terjadi pada masa orde baru sebagai alat analisis
untuk mengetahui sejauh apa politisasi yang berkembang pada saat itu :
KONTEKS
|
INDIKASI
|
DAMPAK
|
KETERANGAN
|
POLITISASI BIROKRASI
|
1.
BIROKRAT DIJADIKAN BAGIAN DARI AKSI GOLKAR
2.
PEMBESARAN JUMLAH PNS SEBAGAI KANTONG KADER DAN
PENDUKUNG GOLKAR
BIROKRASI INDONESIA MENGAWASI MASYARAKAT SECARA
BIROKRATIS, BERJENJANG DAN PENGENDALIAN YANG KETAT
|
•
BERLANGSUNG MOBILISASI POLITIK OLEH BIROKRASI UNTUK
MEMENANGKAN GOLKAR, BERLANGSUNG DISKRIMINASI PELAYANAN TERHADAP PIHAK PIHAK
NON GOLKAR
|
PNS YANG BERPOLITIK DAN DIWAJIBKAN BERMONOLOYALITAS
TERHADAP GOLKAR TELAH MENGAKIBATKAN BERLANGSUNGNYA PEMBUSUKAN POLITIK,
TERJADI KKN DI BERBAGAI SEKTOR KEHIDUPAN.
|
Birokrasi
seharusnya bekerja secara rasional, tetapi disini birokrasi melenceng menjadi
irrasional. Adapun bentuk irrasionalitas birokrasi pada era orde baru ada 3
macam pertama birokrasi digunakan untuk melayani kepentingan pemilik modal atau
para pengusaha, fungsi birokrasi sebagai pelayanan dibelokkan menjadi
pengontrol kebijakan yang dikeluarkan negara, birokrasi yang seharusnya netral
berbelok menjadi memihak partai politik tertentu.
Birokrasi tak ubahnya sebuah kapal yang
kemanapun berlayarnya, sangat tergantung kepada kehendak politis sang nahkoda,
dimana nahkoda disini adalah pemilik kepentingan atau para pemilik modal atau ara
penguasa negara. Oleh karena itu, baik secara konseptual mauapun operasional
tampaknya sulit untuk mengatakan bahwa birokrasi di Indonesia memihak kepada
kepentingan masyarakat banyak.
Pada era orde baru pemerintah dengan mudah
mengambil serta menerima seseorang untuk menjadi PNS/ anggota birokrat. Tidak
adanya seleksi yang maksimal menjadikan seseorang yang memiliki keinginan
menajadi PNS dengan mudah mendapatkan jabatan yang di inginkan. Tingkat
pendidikan mereka juga tidak terlalu diperhatikan oleh pemerintah orde baru,
yang terpenting pada saat itu hanyalah mengambil dan merekrut orang
sebanyak-banyaknya untuk dijadikan PNS dan mengintimidasi mereka untuk memilih
partai politik tertentu guna mempertahankan kekuasan para penguasa negara. Di
bawah ini merupakan data jenjang pendidikan PNS di masa orde baru
TINGKAT PENDIDIKAN
|
PRIA
|
WANITA
|
TOTAL PNS
|
|||
JUMLAH
|
%
|
JUMLAH
|
%
|
JUMLAH
|
%
|
|
SD
|
404.638
|
15,27
|
30.238
|
2,10
|
434.921
|
10,62
|
SLTP
|
197.120
|
7,44
|
57.104
|
3,95
|
254.224
|
6,21
|
SLTA
|
1.423.514
|
53,27
|
1.037.007
|
71,80
|
2.460.521
|
60,61
|
D1-D3
|
419.086
|
15,81
|
165.478
|
11,46
|
419.086
|
10,24
|
S1
|
515.552
|
19,45
|
152.590
|
10,56
|
515.522
|
12,55
|
S2
|
8.006
|
0,30
|
1.624
|
0,11
|
8.006
|
0,26
|
S3
|
1.816
|
0,07
|
250
|
0,01
|
2.006
|
0,08
|
TOTAL
|
2.650.010
|
100,00
|
1.444.336
|
100,00
|
4.094.346
|
100,00
|
Terlihat dalam tabel tersebut bahwa yang
menduduki posisi paling banyak menjadi PNS adalah orang-orang yang jenjang
pendidikannya hanya sampai pada tingkat menengah akhir / SMA. Hal yang demikian
ini menyebabkan tidak profesionalnya kerja terhadap pelayanan dan otoritas
kepakaran PNS di Indonesia ini menjadi rendah akibat mereka kurang memiliki
keahlian di bidangnya dan kurang mumpuni dalam kecepatan dalam menjalankan
tugas di lapangan. Analoginya ada hubungan antara latar belakang pendidikan
dengan kemampuan memberikan pelayanan serta pemecahan masalah yang berkaitan
dengan “public utilities”.
C. Upaya
Penanggulangan Politisasi Birokrasi
Setelah
diamati dan dianalisa secara seksama, politisasi birokrasi sangat banyak dampak
negatifnya daripada dampak positif nya. Politisasi birokrasi menimbulkan
kerusakan bagi pertumbuhan aparatur negara. Untuk mengembalikan fungsi utama
birokrasi sebagai aktor pelayanan publik birokrasi hendaknya memulai langkah
maju dengan menghilangkan jejak politisasi sejauh mungkin. Ada 3 hal yang
berkenaan dengan upaya penghilangan jejak politisasi birokrasi[3], Pertama birokrasi harus steril dari
orang-orang dekat partai politik tertentu karena prinsip birokrasi yang
memaksimumkan efisiensi administratif maka birokrasi harus steril dari dari
kepentingan parpol tertentu. Kedua birokrasi
harus mengedepankan prinsip meritrokrasi dalam hal rekrutmen anggotanya.
Artinya mengingat kebutuhan masyarakat akan pelayanan semakin meningkat maka
kaharusan aparat birokrasi yang ahli di bidangnya serta memiliki kecakapan
dalam bekerja. Ketiga, birokrasi harus semakin terpacu dibandingkan masyarakat
yang dilayaninya. Hal ini berhubungan dengan reformasi birokrasi yang harusnya
dijalankan di Indonesia.
Cara
lain untuk memberantas politisasi birokrasi adalah dengan mencanangakan
netralitas birokrasi. Gerakan netralitas birokrasi ini merupakan upaya sinergi
saling dukung yang dilakukan oleh beberapa pihak dalam Negara dan masyarakat
yang menginginkan terbentuknya suatu keadaan politik yang lebih adil dan
demokratis, dikaitkan dengan konsep politisasi birokrasi. Dimana birokrasi
tidak boleh memihak kepentingan aktor politik dalam mempertarungkan kekuatan
politik dalam pemilihan umum. Karena PNS belum diposisikan dalam fungsi dan
tugas yang sesuai dengan perannya, yakni mengurus kepentingan negara secara
profesional dan tidak diskriminatif dalam politis.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar